berita

Kupang, Kominfo – Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menorehkan prestasinya dalam Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) VI Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2023 dengan meraih 6 medali emas, 3 medali perak dan 2 perunggu, walaupun hanya mengirim atlet sangat terbatas.

Kejuaran POPDA VI provinsi NTT di Kupang yang berlangsung dari tanggal 14 – 18 Maret 2023 kali ini, SBD mendulang emas dari atlet Tinju 3 orang, atlet Wushu dapat 2 medali emas dan 3 medali perak, Kempo 1 medali emas dan 1 perunggu sedangkan untuk cabang Atletik mempersembahkan 1 medali perunggu.

Dari 4 cabang olahraga yang dikirim oleh Dispora SBD dengan seleksi atlet sangat terbatas sebanyak 3 orang dan 1 pelatih, mampu menunjukan prestasi dengan kualitas tinggi dan sangat berkompetitif.

Menurut Kadispora SBD, John Tende, SH., yang dihubungi suarajarmas.com Sabtu (18/3/2023) malam mengatan, bahwa atlet SBD mampu mengukir prestasi gemilang dengan hasil yang sangat spektakuler dan patut diapresiasi karena sudah mengharumkan nama daerah dikanca perlombaan ditingkat provinsi.

Sebagai bukti menurut John Tende, untuk cabang olharaga Wushu mendulang 2 medali emas, 3 perak, Tinju 3 medali emas, Kempo 1 medali emas dan 1 perunggu sedangkan Atletik 1 medali perunggu.

Dalam konfirmasi awak media kepada pelatih Tinju, Dorsina Nace Naslewan, pelatih Wushu, Wempy Naslewan, pelatih Kempo Petrus Bili Malo dan pelatih Atletik Daniel Lede Bili mengatan, pada prinsipnya hasil yang dicapai merupakan kebanggaan warga masyarakat SBD dan medali emas yang dipersembahkan adalah sebuah perjuangan yang sangat kompetitif dan kedepan perlu didukung dengan pendanaan yang berimbang.

Dalam nada yang sama pelatih Kempo Simpai Piet menegaskan, keberhasilan yang dicapai perlu didukung sepenuhnya dengan mengakomodir pengalokasian pengiriman atlet lebih banyak dan pembiayaan yang sangat mendukung sehingga suasana spirit olahraga benar benar mendapat perhatian yang lebih ditingkatkan.

Sementara pelatih Atletik, Daniel Lede Bili mengungkapkan bahwa hasil yang dicapai dengan atlet terbatas perlu disukuri sebagai bagian dari sumbangsi medali kepada loda weemaringi pada weemalala.

Pada kesempatan itu, pelatih Wempy Naslewan menyebutkan total 6 medali emas, 4 perak, 2 perunggu yang dipersembahkan oleh keempat cabor merupakan ajang prestasi POPDA menuju POPNAS Palembang 2023 yang perlu dipersiapkan secara lebih matang untuk mampu bersaing ditingkat nasional.

“Dengan demikian kita sungguh mengharapkan adanya perhatian secara khusus dari Pemda Kabupaten SBD untuk pembiayaan atlet, karena SBD mempunyai banyak potensi atlet yang dimiliki tetapi belum mendapat dukungan penuh dari Pemda” ungkap Wempy.

Lebih lanjut Wempy menjelaskan, ada 9 orang atlet yang dikirim 5 orang dari Wushu, 4 orang dari cabang Tinju, memperoleh emas pertama dari Wushu 1 orang, juara 2 sebanyak 3 orang, sedangkan tinju 3 orang atlet memperoleh medali emas.

Wempy menambahkan hanya SBD yang mengirim atletnya sedikit, sedangkan kabupaten lain mengirim atletnya untuk semua cabang olahraga. Jumlah atlet yang dikirim sebanyak 32 orang untuk cabang Tinju dan Wushu, demikian pula dengan cabang olahraga lainnya, sedangkan SBD hanya mengirim 9 atlet untuk cabang Tinju dan Wushu, bahkan ada atlet yang biayanya ditanggung sendiri, sehingga untuk sampai ke Kupang menggunakan tranposrtasi laut, karena menggunakan biaya sendiri.

Kadispora SBD, John Tende, SH., (kiri depan) saat menyaksikan langsung atlet SBD bertanding
Untuk diketahui, POPDA VI NTT Tahun 2023 resmi digulirkan di Kota Kupang, diikuti 1.006 atlet, sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar untuk mewakili NTT pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS ke-16, Agustus 2023 di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Even tahunan yang berlangsung sejak 14-18 Maret 2023 di Kota Kupang ini, resmi dibuka oleh Plt. Sekda NTT Yohana Lisapaly di GOR Flobamora Oepoi Kupang pada, Selasa (14/03/2023) pagi.

“Pekan olahraga pelajar Daerah atau Popda keenam Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan ajang seleksi atlet untuk mendapatkan atlet berprestasi yang selanjutnya dipersiapkan secara khusus dan intens untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke enam belas di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,” ucap Plt. Sekda NTT di GOR Flobamora Oepoi Kupang, saat membuka Pelaksanaan Popda VI, Selasa (14/03/2023). *** (Dens/011-23).-

 Tambolaka, Kominfo – Setelah melakukan workshop dari tanggal 9 sampai 11 Maret 2023 yang difasilitasi oleh VIVAT Indonesia dan Yayasan Pengembangan Kemanusiaan (YPK) Donders yang didukung oleh Zero Human Trafficking Networking (ZHTN) dan Mensen Met ee Missie (MM), di aula Rumah Perlindungan D’Sos, Jln Lukas Dairo Bili, Desa Weelonda Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur, Forum Masyarakat Sipil Tindak Pidana Perdagangan Orang Sumba Barat Daya (FORMASI TPPO SBD) dengan ini menyatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan dan oleh karena itu harus segera dihapus dari bumi merapu Sumba.
Menyikapi hal tersebut FORMASI TTPO SBD mengeluarkan 10 rekomendasi sebagai langkah-langkah untuk mendukung dan mereaslisasikan upaya pencegahan TPPO di SBD, adapun rekemonedasi tersebut:

1) Pemerintah SBD untuk segera merevisi dan mengawali implementasi Peraturan Daerah (PERDA) tentang TPPO. 2) Pemerintah Kabupaten SBD untuk segera mengoptimalkan fungsi dan peran PJTKI yang resmi terdaftar di SBD. 3) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten SBD agar melakukan evaluasi revitalisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PJTKI yang resmi terdaftar di SBD.

4) Dinas Tenaga Kerja SBD agar segera mengoptimalkan peran dan fungsi Balai balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di seluruh wilayah SBD. 5) Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten SBD agar merencanakan anggaran belanja desa hingga kabupaten yang khusus dialokasikan untuk program-program strategis bagi para penyintas TPPO dan Purna Migran. 6) Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, LSM dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk bersama-sama merevitalisasi warisan warisan adiluhung budaya Sumba yang memberikan perlindungan kepada korban TPPO.
7) Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil untuk bersama-sama melakukan kajian-kajian secara mendalam atas pesta-pesta adat khususnya yang melanggengkan kemiskinan dan kemelaratan dan menerbitkan PERDA terkait hal tersebut. 8) Lembaga-lembaga Agama, LSM, OMS dan Yayasan-yayasan Peduli TPPO agar mendirikan dan atau mengoptimalkan Rumah Aman yang dikelola secara kolaboratif di wilayah SBD.

9) Lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi di SBD agar menjadikan lembaga-lembaga sebagai Rumah Perlindungan bagi semua peserta didik dan para pendidik. 10) Formasi TPPO SBD sadar penuh bahwa deklarasi dan rekomendasi rekomendasi ini merupakan komitmen moral dan iman yang meneguhkan mereka untuk berjalan berjuang dan bekerja bahu membahu menuju masa depan tanpa bajual sesama.
Untuk diketahui 10 rekomendasi ini direncanakan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten SBD agar di tindak lanjuti. Selain iru diharapkan juga peran masing-masing peserta yang terdiri dari Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil untuk bersama-sama menindak lanjuti dengan terus memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat (akar rumput). *** (Octa/002-23).-

Tambolaka, Kominfo – Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) dan Luffy Skin Disease (LSD) yang menyerang Indonesia saat ini, Kemnetrian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian, lebih khusus Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan serta Building Service Excellence (membangun pelayanan prima) di Hotel Ela, Jl. Sapurata Wee Tobula, Desa Kalena Wanno Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/3/2023).

Rapat Koordinasi dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, S.IP., yang dihadiri oleh Staf khusus Menteri Pertanian Bidang Informasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Ery Tamalagi, SE.,. Kepala badan karantina Pertanian kementerian Pertanian yang diwakili oleh pusat kepatuhan kerjasama dan informasi perkarantina, biro umum dan pengadaan badan karantina pertanian kementerian pertanian, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan se-SBD., Jajaran Kepolisian Resort dan TNI sesumba serta seluruh peserta Rakor dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, mempertahankan wilayah NTT dari masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumping skin disease (LSD) yang mengancam peternakan sapi dan kerbau sebagai unggulan potensi wilayah dan kebanggaan masyarakat.

Turut mengawal gerakan tiga kali ekspor dan menstimulus petani-petani milenial untuk menggali potensi dan menghasilkan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dikembangkan.

Menginisiasi kolaborasi unsur terkait dalam pentahelix sebagai bentuk sinergisitas dan komitmen mengatasi permasalahan penyakit strategis.

“Melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat komponen instansi terkait di manapun berada agar mendukung pemerintah dan bersama Badan Karantina Pertanian mempertahankan zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Luffy Skin Disease (LSD) demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional” ungkapnya.

Christian Taka mengatakan Pulau Sumba dikenal sebagai gudang ternak unggulan seperti kuda sandelwood, sapi ongol, dan kerbau oleh karena itu keunggulan komparatif ini harus terus dipertahankan sebagai suatu aset yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di Sumba khususnya.

Berbagai persoalan tentunya dihadapi dalam upaya mempertahankan keunggulan ini salah satunya adalah kekhawatiran menurunnya populasi ternak unggulan tersebut disebabkan oleh adanya wabah penyakit dan tidak terkontrolnya pengeluaran lalu lintas ternak antar pulau.

Pengeluaran ternak antar pulau terbesar melalui exit point di pelabuhan Weekelo SBD dan selebihnya melalui pelabuhan Waingapu Sumba Timur. Unsur adat dan budaya Sumba juga sangat membutuhkan ternak sapi dan babi.

“Melalui kegiatan ini saya mengharapkan, dihasilkan suatu rumusan hasil yang dapat diterapkan sehingga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap seluruh potensi ancaman hama penyakit menular berbahaya” harapnya.

Sebelumnya Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Yulius Umbu Hunggar dalam sambutannya mengatakan diselenggarakannya Rapat Koordinasi di Sumba karena mempunyai daya tarik yang luar biasa, transportasi udaranya lancar.
Sumba terkenal dengan sapi ongolnya, kuda sandalwood yang perlu kita lakukan pengawasan agar tidak terkena PMK. NTT saat ini merupakan zona hijau yang tanpa kasus PMK dan LSD.

“Ada 6 sentra produksi populasi ternak besar di Indonesia, tinggal NTT yang selamat. Dampaknya ternak potong di NTT menjadi primadona untuk seluruh penjuru tanah air” ujarnya.
Yulius menjelaskan ternak potong dari NTT sudah dikirim sampai ke Sumatera, Pekanbaru, Jakarta, Kalimantan dan Sulawesi Selatan. NTT saat ini masuk dalam kategori zona hijau (bebas historis, tanpa kasus, tanpa vaksinasi), sehingga ternak potong dari Sumba bisa di ekspor ke luar negeri.

Untuk diketahui Rapat Koordinasi Balai Karantina ini diselenggarakan selama 3 hari dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Informasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Ery Tamalagi, SE., Kasat Reskrim Polres Sumba Barat, Iptu Donatus Sare, SH.,Mh., Koordinator Kepatuhan Pusat KKIP Barantan, Karsad STP. *** (Octa/002-23).-

Tambolaka, Kominfo – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur, Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten SBD menggelar rapat koordinasi dengan SID di Rujab Bupati Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD, Senin (20/2/2023).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun kerja sama serta membangun kemitraan PAUD HI dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melanjutkan program PAUD HI di SBD sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2013, dimana anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan.

Wakil PAUD HI SBD, Lodowaik L. Raya yang ditemui media ini usai rapat koordinasi mengatakan perkembangan PAUD di SBD masih cukup memperhatikan, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Desa maupun Kabupaten serta stakeholder lainnya.

“Dengan LSM SID ada 3 kecamatan di SBD yang sudah didampingi yaitu Kecamatan Kodi Utara, Loura dan Kota (13 desa, 24 PAUD). Secara program SID sudah berakhir tahun lalu, tetapi komitmen SID untuk mendorong PAUD HI tidak berakhir, sehingga kita merasa perlu untuk berkoordinasi dan membangun kemitraan demi meningkatkan pelayanan PAUD di SBD” ungkapnya.

Lodo menjelaskan, pihaknya sudah menyusun rencana program, tetapi karena dana di Kabupaten merosot terus, sehingga Pemda belum bisa mengakomodir usulan-usulan dari Gugus Tugas PAUD HI.

“Kita sudah menyiapkan RAD, karena dana kabupaten menurun terus, jadi sulit untuk mendapatkan dukungan” ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut Lodowaik menjelaskan sebenarnya PAUD itu menjadi domain desa/kelurahan, sehingga diharapkan setiap desa menganggarkan dana untuk PAUD, baik pembangunan fisiknya maupun pendidikan, sehingga desa juga punya peran untuk menunjang perkambangan PAUD.

“Gugus Tugas PAUD HI fungsinya bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, bagaimana layanan pendidikan itu tepat sasaran, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan. Sehingga kita berharap Pemerintah Desa benar-benar memperhatikan PAUD yang ada, serta pihak-pihak (OPD terkait) ikut mendukung dengan programnya masing-masing sehingga anak-anak PAUD mendapat pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan” jelasnya.

Wakil Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Lodowaik L. Raya (kanan)
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif SID, Anto Kila bahwa kondisi PAUD di SBD masih sangat memprihatinkan, dari segi fasilitas, kapasitas guru, proses pembelajaran dan sebagainya.

Anto mengatakan masih banyak yang harus dibenahi. PAUD sebenarnya adalah kewenangan desa, tetapi desa-desa belum sadar bahwa PAUD ini adalah kewenangan dan tanggung jawab mereka.

“Hampir tidak ada di SBD guru-guru PAUD yang mempunyai latar belakang pendidikan sebagai S-1 guru PAUD. Jika ada paling 1 atau 2 orang saja. Sedangkan salah satu persyaratan agar PAUD bisa mendapat dukungan dana dari luar sebagai PAUD penggerak, harus memiliki guru yang minimal S-1 PG PAUD” kata Anto Kila.
Dirinya mengatakan perlu ada perhatian dan intervensi dari Kabupaten, saat ini sudah ada Gugus Tugas PAUD HI. Tinggal adanya kerjasama antara Gugus Tugas PAUD HI di kabupaten dengan desa dan OPD-OPD terkait untuk memberikan dukungan dan pelayanan bagi anak-anak usia dini.

Walaupun secara program SID sudah berakhir tahun 2022, Anto menegaskan komitmennya bahwa SID masih tetap ada di SBD. SID sudah berada dari tahun 2010 di SBD, fokus kami di PAUD, kemudian kita kembangkan lagi menjadi pengembangan anak usia dini Holistic Integrasi, artinya berkembang pada isu gizi, kesehatan, isu perlindungan anak, kesejahteraan, pengasuhan, itu yang kami kerjakan sampai dengan saat ini.

“SID belum berakhir, program ada siklusnya, kami ini khan lembaga local jadi akan tetap ada di SBD” kata Direktur SID ini menjelaskan. Lebih lanjut Anto menjelaskan, kita tidak bisa hanya menyelenggarakan PAUD tanpa memperhatikan mutunya, kita sementara membentuk anak-anak yang merupakan pondasi, salah kita ajar, kita bentuk di PAUD itu bisa beresiko untuk jangka panjang. PAUD harus diperhartikan secara serius khususnya oleh pemerintah desa.

“Melalui rapat koordinasi ini kami berharapa gugus tugas PAUD yang ada sekarang perlu didorong supaya lebih efektif melakukan fungsi mereka, salah satunya adalah koordinasi, membangun jejaring di kabupaten dengan lintas OPD atau lintas stakeholder untuk menggalang sumber daya yang ada demi mendukung kebutuhan PAUD selain melakukan advokasi kebijakan dan advokasi perubahan sosial” harapnya.
Untuk diketahui rapat koordniasi Gugus Tugas PAUD HI dihadiri dan dibuka oleh Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Ny. Margaretha Tatki Wuryaningsih, serta dihadiri oleh Direktur SID, anggota Gugus Tugas PAUD HI. Disepakati bersama untuk mendorong pemerintah desa memperhatikan PAUDnya masing-masing di desa, terus melakukan advokasi dengan Pemerintah Kabupaten, membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain termasuk OPD-OPD terkait untuk mendukung pengembangan PAUD di SBD. *** (Octa/002-23).-

Wewewa Selatan, InfoPublik – Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Marten Christian Taka, S.IP membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/3/2023).

Kegiatan Musrenbangcam dihadiri oleh Anggota DPRD SBD Dapil 3 Wewewa Selatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem, Camat Wewewa Selatan, Gerson Dua Ate, S.Si, Apt, Babinsa Kecamatan Wewewa Selatan, Kapolsek Wewewa Selatan, Kepala Puskesmas Tenateke, Ketua TP-PKK Wewewa Selatan, para Pimpinan OPD, para kepala desa se-Kecamatan Wewewa Selatan, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam sambutan, Wakil Bupati SBD, Christian Taka mengatakan bahwa Musrenbangcam merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang didasarkan masukan dari desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa.

“Masukan ini menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum OPD dan forum Musrenbang tingkat kabupaten sebagai dasar rencana satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024. Sehingga menghasilkan suatu program atau kegiatan yang konkrit serta berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Wakil Bupati SBD menjelaskan secara substansial bahwa tujuan Musrenbangcam adalah menyepakati prioritas program pembangunan di wilayah kecamatan yang dituangkan dalam rencana pembangunan kecamatan. Dan menyepakati tim delegasi kecamatan yang akan mewakili wilayah kecamatan dalam Musrenbang Kabupaten.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, Wakil Bupati SBD menyampaikan bahwa harapan kita bersama ke depan adalah “Terwujudnya masyarakat SBD yang maju, berkualitas, berdaya saing, demokratis dan sejahtera”.

“Dengan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terarah pada kebijakan daerah pemerintah Kabupaten SBD yang dikemas melalui program 7 jembatan emas yakni: “Desa Bercahaya, Desa Berair, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Sehat, Desa Cerdas, Desa Aman, dan Desa Wisata,” ujarnya.

Adapun fokus atau prioritas program pembangunan Kabupaten SBD pada tahun 2024 diarahkan pada peningkatan partisipasi angkatan kerja, kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga berencana dan peningkatan pariwisata serta mewujudkan pelestarian budaya dan adat istiadat.

Pada kegiatan Musrembangcam, Wakil Bupati SBD juga memberikan beberapa penegasan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut terkait penggunaan dana desa dan pelayanan kepada masyarakat yakni:

“Camat dan Kepala Desa wajib memberikan pengawasan terhadap seluruh dana yang masuk dalam wilayahnya melalui program kegiatan tahunan; Anggaran dana desa dan alokasi dana desa agar penggunaannya sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada program strategis daerah dan lebih pro terhadap kebutuhan masyarakat; serta para Camat dan Kepala Desa memberikan perhatian yang lebih bagi kegiatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan serta peningkatan ekonomi masyarakat,” tuturnya. *** (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Tambolaka, Kominfo – Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsdya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si. (Han). meninjau lokasi pembangunan Radar AU GCI di Desa Kahale Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/2/2023).

Dalam kunjungan kerja ini Wakasau didampingi oleh Aslog Kasau Marsda TNI M. Fajar Sumarijadji, M.Sc, Askomlek Kasau Marsda TNI Dr. Amrizal Mansur, M.Si., (Han), Waasops Kasau Marsma TNI Wayan Superman, Waasrena Kasau Marsma TNI Surya Chandra Siahaan, S.I.P., Kadisbintalidau Marsma TNI Joko Tri Kartono, Kadiskonsau Marsma TNI Ir. Abu Yazid, M.M., Kadisbatbau Marsma TNI I.G Made Radar, P.J.,S.T.

Kadiskomlekau Marsma TNI Tri Korjawan Eko, Asops Kaskoopsudnas Marsma TNI Haris Haryanto, Aslog Kaskoopsudnas Marsma TNI Adrianus Tavianta, Askomlek Kaskoopsudnas Marsma TNI Budi R. Leman, Paban I/Ren Skomlekau Kolenel Lek Taufik Hidayat.

Paban III/Ruddarleksus Skomlek, Kolonel Lek Rachmawan Hakim, Kasubdisradar Diskomlekau, Kol Lek Enggal Leksono, Kasubdissiaplan Diskonau, Kol. Sus Andi Wijaya, dan Kapen Koopsud I, Kol. Sus Geradus Maliti.

Rombongan Wakasau dijemput langsung oleh Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete bersama pejabat Forkompinda SBD di Bandara Lede Kalumbang. Dari Bandara Lede Kalumbang Tambolaka Wakasau bersama rombongan didampingi Bupati dan Forkompinda menuju Pos TNI AU Tambolaka sekalgus meninjau Pos TNI AU Tambolaka.

Selanjutnya rombongan Wakasau menuju Rumah Jabatan Bupati SBD untuk Silahturahmi dan makan siang bersama Forkopimda SBD.

Usai santap siang Wakasau bersama rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Satrad GCI Kahale untuk melihat langsung lokasi pembangunan Radar AU GCI.

Kepada awak media, Wakasau mengatakan kedatangan ke Kabupaten SBD adalah untuk mengecek kepastian lahan pembangunan radar di Desa Kahale Kecamatan Kodi Balagar Kabupaten SBD. Harapan setelah kunjungan ini, pembangunan radar tersebut secepatnya terlaksana.

Diakui, pada tahun 2023 ini, memang ada pengadaan peralatannya tetapi prioritas untuk pantai selatan Pulau Jawa. Harapan setelah pembangunan radar di Pantai Selatan Pulau Jawa dapat dilakukan pembangunan radar di Kahale Kabupaten SBD Provinsi NTT.

Wakasau Marsdya TNI AU, A.Gustaf Brugman, M.Si (Han) lebih lanjut menjelaskan kedatangan bersama tim survei ke lokasi pembangunan radar TNI AU di Desa Kahale Kecamatan Kodi Balagar SBD adalah untuk memastikan aset radar TNI AU di Kahale ini. Ternyata sangat memadai dan harapan bisa ada skill offer (penawaran keahlian) bagi masyarakat setempat.

“Saya mempunyai pengalaman bagus dengan SDM, sehingga harapan kami anak-anak Sumba bisa bergabung untuk skill offer, apalagi sudah dikasih tanah agar ikut memiliki,” ungkapnya.

Wakasau juga mengatakan merasa berhutang budi dengan masyarakat Kabupaten SBD, yang telah memberikan lahan untuk kepentingan negara (TNI AU).

Karena itu berharap dengan pembangunan Radar AU GCI dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten SBD.

Ia menambahkan pembangunan Radar TNI AU GCI di Kahale SBD adalah untuk pengamatan udara, untuk mengisi kekosongan yang ada di Kupang NTT.

Dalam kesempatan itu Wakasau juga mengajak anak-anak Sumba khususnya dan NTT umumnya agar dapat mengikuti tes penerimaan TNI AU.

Untuk itu, siapkan anak-anak dengan baik dan jangan sekali-kali berpikir kalau masuk TNI AU karena menggunakan uang. Sebagai pimpinan, menegaskan masuk TNI tanpa uang.

Semua proses perekrutan TNI berjalan profesional sesuai standar persyaratan yang telah ditentukan. Kami akan memberi prioritas putra SBD, saya percaya Bupati SBD akan mendukung dan menyiapkan SDM yang baik,” tuturnya.

Sementara itu Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete menyambut baik kehadiran Wakasau bersama rombongan untuk melihat langsung lokasi pembangunan Radar AU GCI di Desa Kahale Kecamatan Kodi Balagar Kabupaten SBD.

Bupati sangat berharap pembangunan Radar AU GCI secepatnya terlaksana. Dan ia percaya pembangunan Radar TNI AU itu akan berdampak positif. *** (MC. Kabupaten SBD/Isto/toeb)

Watukawula, Kominfo – Kodim 1629 SBD memberikan bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga miskin Desa Watu Kawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/2/2023).

Dandim 1629 SBD, Letkol Czi. Novi Kurniawan, ST, kepada media menyampaikan bahwa bantuan rehabilitasi rumah warga ini merupakan program Pangdam IX Udayana bagi 2 orang warga masyarakat Desa Watu Kawula, Lukas Lelu Wunda dan Moses Umbu Londong. Program Pangdam IX/Udayana merupakan kegiatan TNI yang langsung menyentuh masyarakat.

“Tahun lalu kita bergerak dalam program pompa hidram untuk membantu masyarakat terkait ketersediaan air bersih, tahun ini kita melakukan rehabilitasi bagi rumah warga yang benar-benar tidak layak untuk ditempati,” ujarnya.

Lebih lanjut Dandim 1629 SBD menjelaskan kegiatan ini bisa berhasil karena adanya dukungan Pemda dan rekan-rekan Kodim 1629 SBD. Dirinya berharap ke depan bisa bertambah lagi bantuan rehabilitasi RTLH.

Sementara itu Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete mengucapkan terima kasih atas perhatian Pangdam IX Udayana melalui Kodim 1629 SBD bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten SBD.

“Langkah Pangdam Udayana ini menjadi contoh bagi kita, sehingga semakin banyak warga miskin yang tersentuh,” ucapnya.

Bupati Kodi Mete meminta masyarakat yang menerima bantuan untuk bercerita kemana-mana, agar makin banyak orang yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan sosial seperti yang terjadi saat ini.

“Khusus untuk Kodim 1629 SBD kami mengucapkan terima kasih dan kita akan terus bersama-sama agar masyarakat semakin makmur,” tuturnya.

Bupati juga mengatakan Pemda akan bersinergi dan melengkapi hal-hal positif yang sudah dibuat oleh TNI bagi masyarakat dengan program air dan rehab rumah saat ini. Pemda akan melengkapi hal-hal yang kurang demi mewujudkan masayarakat yang sejahtera.

Sebelum meninjau rehabilitasi RTLH, Bupati SBD bersama Dandim 1629 SBD, Kadis PUPR SBD, Camat Kota Tambolaka, Pasi Intel Kodim 1629 SBD dan Danramil 1629-01 Laratama menghampiri peserta test calon Tamtama Prajurit Karier yang sedang berlatih untuk mengikuti tes lebih lanjut.

Personil Kodim 1629 SBD dibantu beberapa warga masyarakat tampak bahu membahu mengerjakan pembangunan rehabilitasi RTLH agar cepat selesai mengingat saat ini curah hujan masih cukup tinggi di SBD.

Untuk diketahui bantuan dari Pangdam IX Udayana bagi warga miskin tidak hanya untuk Kabupaten SBD, tetapi kabupaten lain di Sumba juga ikut mendapatkan bantuan RTLH dengan sebuah selogan “Praja Raksaka Peduli Rakyat”. *** (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Wee Kombaka, Kominfo – Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyelenggarakan Sosialisasi Long Segmen Jalan Wanno Roto sampai Kori yang dilintasi oleh 10 Desa antara Kecamatan Wewewa Barat dan Kodi Utara bertempat di Desa Wee Kombaka Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/2/2023).

Dari 2 Kecamatan ada 10 Desa yang melintasi jalan Wanno Roto menuju Kori yakni Desa Reda Pada, Lolo Ole, Marokota, Sangu Ate, Wee Kombaka, Ole Milla, dan Wee Kurra Kecamatan Wewewa Barat dan Desa Omba Pare dan Wee Holo Kecamatan Kodi Utara.

Hadir dalam acara sosialisasi Long Segmen Jalan, yakni Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, Asisten Administrasi Umum, Drs. Lukas Ng. Gaddi, Kadis PUPR, Wilhelmus W. Lado, ST, Kadis Pertanian, Ir. Yohanes Frin Tuka, Kadis PMD, Anggota DPRD Dapil II, Camat Wewewa Barat, Antonius Kette, S.Tp bersama rombongan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Kepala Desa Wee Kombaka bersama aparat, dan beberapa kepala Desa yang diundang.

Dalam arahan Kadis PUPR mengatakan bahwa jalan Wanno Roto sampai Kori ini akan dihotmik dengan penambahan lebar baik sisi kiri maupun kanan.

Panjang jalan yang dihotmik 22,4 km, tetapi pasti ada tantangan secara teknis yang akan terjadi di lapangan. Yang panjangnya sekitar 3 sampai 4 km yang dihotmik sudah menimbulkan persoalan, apalagi yang sampai 22,4 km.

“Oleh karena itu, hari ini kita melangsungkan kegiatan sosialisasi untuk menyamakan persepsi di lapangan. Kami dari Dinas terkait, meminta kepada seluruh kepala desa dan masyarakat, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mendukung proses pengerjaan jalan ini agar dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya.

Lebih lanjut Kadis PUPR menyampaikan secara tegas bahwa dalam pengerjaan jalan ini tidak ada yang namanya ganti rugi, karena namanya manusia pasti memiliki pendirian dan memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Pasti ada yang sayang dengan pohon kelapanya, sayang dengan pohon kopinya dan tanaman lainnya yang ada di pinggir jalan.

Sekali lagi disampaikan, pengerjaan jalan ini tidak ada yang namanya ganti rugi. Oleh karena itu, kami selaku Dinas terkait yang menangani pengerjaan jalan ini sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak/ibu sekalian untuk mendukung pembangunan jalan ini yang panjangnya 22,4 km.

“Biar terlaksana dengan baik, ketika bapak/ibu dukung, kualitas jalannya pasti bagus dan waktu pengerjaannya akan selesai tepat waktu. Sehingga jalan ini secepatnya masyarakat dapat dimanfaatkan,” tuturnya.

Bupati SBD, dr. Kornelius dalam sambutannya mengimbau masyarakat dari 10 Desa agar betul-betul mendukung proses pelaksanaan proyek ini dapat berjalan dengan damai tanpa ada konflik yang terjadi.

“Berbeda boleh, tetapi tetap kita satu, NKRI tetap satu, dan kita doakan bersama supaya perkembangan ekonomi nasional semakin bagus,” tuturnya. *** (MC. Kabupaten SBD/Isto/toeb)

Tambolaka, Kominfo – Desma Centre yang selama 2 tahun telah mendampingi SMK Pancasila dan SMKN I Tambolaka, kembali melanjutkan pendampingan bagi SMK-SMK lainnya di kabupaten SBD dan Sumba Barat untuk menjadikan Sumba menjadi daerah destinasi wisata ke depan.

Program pariwisata berkelanjutan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang peningkatan mutu dan daya saing SDM, dimana Pemerintah Indonesia mencanangkan program Revitalisasi TVET (Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan). Program tersebut untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Demikian disampaikan oleh Direktur Desma Centre, Wiwik Mahdayani saat memaparkan materi dalam kegiatan Kick Off program TVET for Sustainable Tourism Development in Sumba, di aula Pasola Hotel Sinar Tambolaka Desa Kalena Wanno Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kamis (26/1/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete, Kadis Pariwisata SBD, Kepala Bappelitbangda SBD, kepala sekolah SMK di kabupaten SBD dan Sumba Barat, pelaku pariwisata dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati SBD mengapresiasi Desma Centre yang telah berkarya di SBD dan saat ini mengembangkan sayapnya di kabupaten Sumba Barat, untuk melakukan pendampingan bagi SMK di Sumba demi meningkatkan kualitas SMK untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai khususnya dalam menyambut pariwisata.

“Saya bersyukur dengan kehadiran orang-orang baik saat ini yang peduli pada peningkatan kualitas SDM, apalagi Sumba adalah daerah potensi wisata ke depan” ungkap Bupati Kornelius Kodi Mete.
Untuk diketahui bahwa Desma Centre saat ini akan mendampingi 5 SMK yang tersebar di kabupaten SBD dan Sumba Barat.

Peserta yang hadir khususnya SMK-SMK memberikan respon positif atas pendampingan Desma Centre dengan dukungan Misereor dan berharap program ini akan berdampak pada kesiapan Sumba sebagai daerah destinasi wisata.

Hingga berita ini diturunkan, kegiatan Kick Off Program TVET Sustainable Tourism Development in Sumba masih berlangsung dengan adanya diskusi antara peserta dengan Desma centre dan Misereor. *** (Octa/002-23). –

Kadula, Kominfo – Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Marthen Christian Taka, melantik 10 orang pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II-B lingkup pemerintahan Kabupaten SBD di aula kantor Bupati Puspem Kadula, Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/1/2023).

Hadir dalam acara pelantikan pejabat eselon II-B tersebut Sekda SBD, Fransiskus M. Adilalo, S.Sos., Asisten Sekda, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. Pelantikan pejabat eselon II-B berdasarkan SK Bupati No.BKPSDM.821/5/SBD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II-B lingkup pemerintahan Kabupaten SBD.

Dalam arahannya Wakil Bupati SBD, Chris Taka mengatakan, pejabat pimpinan tinggi pratama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi pemerintah. Pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan antara dalam menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan dan program pimpinan pemerintahan Kabupaten SBD.

“Pejabat pimpinan tinggi pratama harus harus mampu mencerna mengelolah dan merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya kinerja pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Chris Taka menuturkan, dalam rangka penataan pegawai negeri sipil pemerintah SBD melakukan percepatan pengisian jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah serta dalam rangka pengembangan karir melalui rotasi atau mutasi.

Chris Taka menegaskan, kepada para pejabat yang mengalami rotasi karena tuntutan kondisi organisasi saya berharap untuk tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan segera menyesuaikan diri dengan tugas jabatan yang baru identifikasi permasalahan yang menghambat percepatan pencapaian target kinerja urai dan cari alternatif solusi serta lakukan inovasi untuk pencapaian target yang lebih optimal.

“Jabatan adalah amanah yang diberikan kepada mereka yang dinilai mampu untuk mengembannya. Saya harap saudara menyadari itu dan melaksanakan tugas jabatan secara maksimal dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari bersama-sama kita tingkatkan prestasi dan kinerja kita agar sasaran pembangunan daerah dapat dicapai dengan baik,” tuturnya.

Adapun pejabat eselon II-B yang dilantik adalah: Drh. Oktavianus Dapadeda, M.Si., sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Drs. Agustinus Pandak sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Jeremia Tanggu, S.Sos, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Enos Eka Dede, S.Sos, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Samuel Boro, ST sebagai Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Rikardus Holo Kondo, SH, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Vincentius Kaka, S.Th, sebagai Kepala Dinas Perikanan; Ir. Herman Gono Ate, M.Si., sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Rofinus D. Kaleka, SP, sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan; dan Ir. Yohanes Frin Tuka sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. *** Editor Isto (MC. Kabupaten SBD/Octa)