Bupati SBD Lantik 3 Kepala Desa di Lopo Rumah Jabatan

SHARE

Tambolaka, Kominfo – Bupati Sumba Barat Daya (SBD) dr. Kornelis Kodi Mete melantik 3 Kepala Desa di Lopo Rumah Jabatan Bupati SBD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/2/2021).

Berkaitan dengan UU nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Maka Pemerintah Daerah memutuskan untuk melakukan pergantian pemberhentian kepala desa yang tercantum pada UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana aturan tersebut menjadi acuan bagi kepala daerah dalam melantik atau menunjuk penjabat kepala desa yang baru.

Adapun penjabat kepala desa yang dilantik ini yaitu Andreas Bili Desa Wee Kambala Kecamatan Loura, Paulus Kodi Kaboko Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, dan Yohanes Malo Desa Redawanno, Kecamatan Wewewa Utara.

Pelantikan penjabat kepala desa ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta untuk mendukung program strategis 7 jembatan emas.

Bupati SBD dr. Kornelis Kodi Mete dalam sambutannya menegaskan agar penjabat kepala desa yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat membantu menyelesaikan persoalan dari kepala desa sebelumnya.

”Penjabat kepala desa ini bukanlah pilihan rakyat, untuk itu kekurangan yang sudah terjadi jangan ditambah lagi, harus menjadi lebih baik dari sebelumnya demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Bupati dr. Kornelis Kodi Mete pada kesempatan ini juga menjelaskan terkait polemik Desa Totok yang menghendaki agar langsung dilantik penjabat kepala desa tanpa adanya Plt. yang ditunjuk dari salah satu aparat desa tersebut. Bupati SBD meminta agar masyarakat dapat mengikuti aturan yang berlaku.

Aturannya harus Plt terdahulu karena belum adanya penetapan hukum yang inkra terhadap kepala desa yang tersandung kasus hukum.

"Untuk itu agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan maka akan ada Plt. Desa yang harusnya dari aparat desa itu sendiri,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan aturan yang dapat menjalankan tugas sebagai Plt. adalah aparat desa itu sendiri seperti sekdes atau Kaur Pemerintah Desa.

Apabila aparat desa tersebut tidak dapat melaksanakan tugas, maka dapat menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk memutuskan Plt kepada desa tersebut.

Untuk mendapatkan solusi terkait persoalan ini Bupati menunda pelaksanaan penetapan Plt. Desa Totok selama 2 hari dan dilanjutkan pada hari Senin 15 Februariari 2021 guna mendapatkan putusan yang terbaik bagi Desa Totok. (MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Isto/toeb)