Bupati SBD Minta Pers Bantu Edukasi Masyarakat Tentang Protkes Covid-19

SHARE

Tambolaka, Kominfo – Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dr. Kornelius Kodi Mete meminta Pers untuk membantu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 36 tahun 2020.

Yaitu, tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Protkes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19” di Kabupaten SBD.

Demikian diungkap Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete saat memimpin rapat terkait Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protkes di Lopo Rumah Jabatan Bupati Kabupaten SBD,  Nusa Tenggara Timur, Kamis (17/9/2020).

Rapat yang dimulai pukul 13.00 wita dihadiri oleh Wakil Bupati SBD Marthen Cristian Taka, Plt Sekda SBD Bernardus Bulu, Kapolres SBD AKPB Joseph F.H. Mandagi, Perwakilan dari Kodim 1629/SBD, Danki Brimob Kompi 4 Batalion A Pelopor SBD.

Serta, Kepala BPBD Agustinus Pandak, Kadis Kesehatan drg. Yulianus Kaleka, Kadis Kominfo drh. Rihimeha A. Praing, Kasat Pol PP, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ketua Posko Covid-19 SBD Mathias Jenga, Sekdis Kesehatan, dan Pers.

Bupati dr. Kornelius Kodi Mete menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten SBD kembali berada dalam zona merah. Informasi beredar di media sosial tanpa dirahasiakan atau tanpa ditutupi, pasien terpapar Covid-19 adalah dari unsur TNI AD yang merupakan pelaku perjalanan dinas ke luar daerah.

Untuk itu, tim Satgas Covid-19 harus perketat pengawasan melalui Bandar Udara Tambolaka dan Pelabuhan Weekelo.

"Selain itu juga harus mengedukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan New Normal atau dengan kata lain adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengharapkan kerjasama tim Satgas Covid-19 di lapangan saat memberi pemahaman dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan.

Dan harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protkes.

Dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protkes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.

Sehingga instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman untuk dikeluarkan Perbub Nomor 36 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protkes di tingkat Kabupaten SBD.

"Dan Perbub ini juga sudah disosialisasikan oleh Tim Satgas Covid-19 SB"D baik di Pelabuhan, Bandara, SPBU, Bank, Pasar, Sekolah ataupun tempat umum lainnya yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan saat ini,” tuturnya.

Bupati juga meminta peranan Pers selain meliput, juga membantu memberikan edukasi atau sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protkes yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020.

Sampaikan kepada masyarakat, bahwa untuk mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten SBD semua masyarakat (perorangan) diwajibkan patuh pada Protkes dengan selalu memakai masker saat keluar rumah atau bepergian yang jauh.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat atau fasilitas umum diwajibkan menyediakan sarana cuci tangan dan sabun serta menyediakan hand sanitizer dan upaya pengaturan jarak.

Bila perlu Tim Satgas mempublikaaikan semua hal yang berkaitan dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Protkes melalui media sosial dan juga dibuatkan spanduknya agar dipajangkan di setiap persimpangan jalan.

"Dan juga aturan sanksi atau denda bagi perorangan dan aturan sanksi atau denda bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan tempat umum lainnya yang melanggar atau bagi yng tidak mematuhi Protkes tersebut” pintahnya.

Untuk denda administrasi bagi perorangan dan pelaku usaha atau tempat-tempat umum lainnya sengaja tidak ditulis sambil menunggu pembuatan spanduk yang akan dicetak dan dipajangkan nanti di persimpangan jalan oleh Tim Satgas Covid-19 SBD. Dan juga sanksi-sanksi lainnya, dikarenakan bila sewaktu-waktu mengalami perubahan sampai waktu yang ditentukan selama 2 minggu yang terhitung mulai tanggal 17 sampai 31 September 2020.
Dan tanggal 1 Oktober 2020 mendatang baru diberlakukan denda administrasi dan juga sanksi lainnya bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi Protkes yaitu tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun, tidak menjaga jarak dan tidak menghindari kerumunan. (MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Isto)