Pemda SBD Gelar Rakor Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SHARE

Tambolaka, Kominfo – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar rapat koordinasi (Rakor) ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diruang rapat Bupati Puspem Kadula SBD, Selasa (28/7/2020).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bupati SBD Kornelius Kodi Mete didampingi Wakil Bupati Marthen Christian Taka, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda SBD.

Sertanki Brimob Kompi IV Batalyon A Pelopor SBD, Kasat Pol PP dan Plt. Kadis Perhubungan SBD.

Dalam Rakor ini agenda penting yang menjadi pembahasan adalah masalah ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di SBD yang menjadi perhatian Pemerintah SBD guna mensukseskan progam pembangunan 7 Jembatan Emas.

Bupati Kornelius membahas secara khusus masalah penambangan pasir Ilegal yang akan ditentukan tempat dan waktu untuk pengambilan pasir guna mendukung pembangunan di Kabupaten SBD.

Selain itu juga dibahas penertiban pasar baru Omba Komi, penertiban senjata tajam (parang) dan peneriban miras.

Disepakati dalam kerapatan tersebut Pemda SBD akan menerbitkan Perda tentang ukuran parang yang boleh masuk ke wilayah perkotaan.

Dalam kesempatan tersebut Kasat Binmas Polres SBD Iptu Yustinus Ranjamay menyampaikan bahwa akan dilaksanakan “Car free Day” dan masalah antrian BBM di setiap SPBU di kabupaten SBD.

Kasat Binmas juga meminta dukungan dan kerja sama setiap instansi untuk mendukung terlaksananya kegiatan Car Free Day.

Kasat Pol PP Daud L. Taka yang ditemui media usai rapat koordinasi menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan pertemuan tim terpadu berkaitan dengan pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya kota Tambolaka dan menyentuh sedikit pasar Waimangura kecamatan Wewewa Barat.

Kita bahas juga masalah penggalian pasir di pantai Mananga Aba, yang akan dilakukan survey untuk melihat dimana area pasir memungkinkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

"Sehingga bisa diarahkan masyarakat untuk mengambil pasir selama kurun waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dan berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan pasir di SBD,” ujarnya.

Daud L. Taka juga mengatakan tim yang survey nanti terdiri atas unsur TNI/Polri, Pol PP, Perhubungan SBD dan sektor lainnya.

Berkaitan dengan barang tajaman akan disosialisasikan agar parang yang digunakan adalah parang pendek, akan dibuatkan aturan sehingga masyarakat tidak membawa parang yang panjang sebagaimana kebiasaan dalam budaya Sumba.

Tim koordinasi ini yang selama ini sudah menangani pasar Omba Komi dan pasar Waimangura dianggap sudah berhasil, maka tim ini akan menangani Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga bisa berkembang penanganannya keseluruh wilayah SBD.

“Perda atau Perbup yang sudah ada akan ditangani oleh tim terpadu yang sudah terbentuk ini, sehingga diharapkan SBD menjadi kondusif. Tidak hanya Kota Tambolaka tetapi seluruh SBD,” tuturnya.

Menyikapi rencana kerja tersebut Kasat Pol PP ini juga menghimbau pada masyarakat agar mengikuti petunjuk sosialisasi dari Pemerintah agar masyarakat berada dalam situasi kondusif, tenteram, nyaman.

Guna menyukseskan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati SBD 7 Jembatan Emas. (MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Octa/Isto)