Rakor Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Kemendagri RI dan seluruh Kepala Daerah

SHARE

Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete (tengah) saat mengikuti Rapat Koordinasi melalui Video Conference (Vicon) dengan Mendagri RI

Tambolaka-SJ……. Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Kornelius Kodi Mete didampingi oleh Plt. Sekda Bernardus Bulu, Kadis Kominfo SBD Yohanis Frin Tuka dan beberapa pimpinan OPD lainnya mengikuti rapat koordinasi melalui Video Conference (Vicon) bersama Mendagri RI Tito Karnavian, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua LKPP Roni Dwi Susanto di ruang Media Center Dinas Kominfo Kabupaten SBD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (8/4/2020).

Rapat melalui Vicon ini membahas langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

Mendagri RI Tito Karnavian, mengatakan saat ini kita menghadapi pandemi global katas tropi berbeda dengan bencana alam biasa. Katas tropi itu adalah bencana dunia yaitu Covid 19 yang sudah melanda semua negara dan juga sudah terpapar. Krisis pandemi kali adalah krisis pandemi yang memperluas dalam sejarah umat manusia. Pandemi yang sudah terjadi sejak tahun 1918 mengakibatkan puluhan juta jiwa yang meninggal dunia. Tapi yang memperluas sampai tidak ada negara yang tidak terkena itu adalah pendemi Covid 19 dan kita adalah bagian dari sejarah ini. Wabah demam berdarah dan yang lainnya hanya terjadi di tingkat lokal, tapi Covid 19 terjadi di tingkat nasional, tuturnya.

Libih Lanjut Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dalam instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19 di lingkungan Pemerintah Daerah, diantaranya adalah dengan melakukan percepatan penggunaan alokasi Anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, serta melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.

“Kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai relokasi anggaran, agar tidak ada kesalahan,” ujar Tito.

Di tempat terpisah Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan saat ini KPK terus berkomunikasi dengan LKPP agar semua berjalan lancar.

“Mari kita berdoa bersama-sama, agar wabah Covid 19 bisa tertangani dengan cepat dan jiwa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bisa diselamatkan,” ujarnya.

Firli juga menyampaikan beberapa atensi KPK dalam pembelanjaan barang dan jasa untuk penanganan pencegahan penularan Covid 19 diantaranya adalah tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa.

“Tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan dan gratifikasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi” tutupnya.MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Isto