Buka Musrenbang Wewewa Barat, Bupati SBD Fokuskan RKPD 2027 pada Perang Melawan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Wewewa Barat, Kominfo SBD – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Wewewa Barat pada Senin (23/02/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 harus menjadi instrumen vital dalam mewujudkan visi “SBD Hebat” menyongsong Indonesia Emas 2045.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Bupati Ratu Wulla menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan visi besar SBD yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya.
“Tema pembangunan kita di tahun 2027 adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang didukung oleh daya saing ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang mantap,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Bupati Ratu Wulla memaparkan data krusial terkait tantangan daerah. Hingga Desember 2025, angka prevalensi stunting di SBD masih berada di angka 40,7% dengan rata-rata kunjungan ke Posyandu yang baru mencapai 48,63%.
Menurutnya, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kondisi keluarga yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem, akses pangan terbatas, sanitasi buruk, serta rendahnya edukasi gizi.
“Stunting hampir selalu bersinggungan langsung dengan kemiskinan ekstrem. Kita tidak bisa menangani stunting secara parsial; ia harus berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan. Saya instruksikan agar usulan desa dalam Musrenbang ini tidak lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada permasalahan nyata,” kata Ratu Wulla.
Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini adalah tanggung jawab kolektif. Ia meminta desa sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil untuk memastikan data sasaran benar-benar akurat agar intervensi tepat sasaran.
Kecamatan pun didorong untuk berperan aktif sebagai koordinator wilayah dalam mengintegrasikan program antara desa, Puskesmas, dan tenaga pendamping. Sementara itu, Puskesmas diminta menjadi garda terdepan dalam validasi data ibu hamil dan balita berisiko.
Tak lupa, Bupati mengajak sektor non-pemerintah (NGO/LSM) untuk terus bersinergi. “Peran rekan-rekan NGO sangat kami perlukan, mulai dari edukasi perilaku hidup sehat hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Namun, semua program harus terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” tambahnya.
Menutup arahannya, Bupati berharap Musrenbang Wewewa Barat tahun ini menghasilkan usulan-usulan transformatif yang mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara.