Tak Berkategori

Pemkab SBD MOU dengan Poltekkes Kemenkes Kupang

Tambolaka, Kominfo SBD – Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Ratu Ngadu B.Wulla,ST) dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang (Maria Hilaria) tentang pelaksanaan Tri Dharma perguruan bertempat di RSUD Reda Bolo, Jumat (5/6/2026).

Kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah SBD, Drs. Etmundus N.Nau, para asisten pada setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Maria Hilaria, S.Si, S.Farm beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Kesehatan SBD beserta jajaran, Direktur RSUD Redabolo beserta jajaran dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B.Wulla,ST mengatakan atas nama Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini.

Menurut Bupati Ratu Wulla penandatanganan MOU ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi akan memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Ratu Wulla berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Diakhir sambutan Bupati Ratu Wulla mengucapkan selamat atas terlaksananya penandatanganan MOU ini, semoga kemitraan yang terjalin dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab SBD Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Tambolaka, Kominfo SBD — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa (26/05/2026).

LHP BPK RI diterima langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta semua pihak yang telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

Bupati SBD Resmikan Pengoperasian Perdana KMP Cakalang Lintasan Waikelo–Sape

Tambolaka, Kominfo SBD – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) secara resmi membuka kembali urat nadi transportasi laut yang menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, S.T., didampingi Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P., meresmikan secara langsung Pengoperasian Perdana KMP Cakalang pada Lintasan Waikelo–Sape di Pelabuhan Laut Kelas III Waikelo, Minggu (24/05/2026).

Langkah taktis ini diambil pemerintah daerah sebagai wujud nyata percepatan pemulihan ekonomi, perluasan akses pasar, dan penguatan pelayanan publik bagi masyarakat Sumba Barat Daya.

Hadirnya kembali KMP Cakalang di perairan SBD merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan otoritas pelabuhan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh:

• Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

• Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

• General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape, Suryanto Purnomo, bersama jajaran manajemen dan kru armada

• Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya

• Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Laut Kelas III Waikelo

• Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Waikelo

• Camat Kota Tambolaka, serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutan resminya, Bupati Ratu Ngadu Wulla menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape di bawah kepemimpinan Suryanto Purnomo, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengaktifkan kembali rute strategis ini.

Bupati menegaskan, pengoperasian lintasan Waikelo–Sape ini memegang peranan krusial yang berkelindan dengan visi jangka panjang daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lintasan ini bukan sekadar jalur transportasi, melainkan langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya menuju daerah yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Bupati.

Sebagai jalur penyeberangan utama, lintasan Waikelo–Sape dinilai sebagai sektor hulu yang vital bagi distribusi komoditas unggulan daerah. Bupati menjelaskan bahwa dengan pulihnya konektivitas laut ini, rantai pasok logistik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perdagangan antarpulau dapat dipangkas menjadi lebih efisien.

“Melalui konektivitas laut yang kembali pulih ini, akses pasar bagi hasil produksi masyarakat semakin terbuka luas. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara merata,” tambahnya.

Selain dampak ekonomi, keberadaan KMP Cakalang ini juga diproyeksikan akan memperlancar mobilitas pelayanan publik, mulai dari rujukan kesehatan, akses pendidikan, hingga akselerasi promosi sektor pariwisata dan kebudayaan daerah ke kancah nasional.

Menutup arahannya, Bupati SBD menyampaikan dua pesan penting:

1. Kepada PT ASDP Indonesia Ferry & Kru Kapal: Diimbau untuk senantiasa mengutamakan keselamatan pelayaran (safety first) serta memberikan pelayanan yang prima, humanis, dan konsisten bagi seluruh pengguna jasa.

2. Kepada Masyarakat: Diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan Pelabuhan Waikelo sebagai gerbang utama roda perekonomian daerah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pernyataan resmi beroperasinya kembali lintasan penyeberangan oleh Bupati SBD, yang ditandai dengan pelepasan keberangkatan perdana para penumpang KMP Cakalang yang bertolak menuju Pelabuhan Sape, NTB.

Wabup SBD Buka Musrenbang Kec. Kota Tambolaka

Tambolaka, Kominfo SBD – Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Dominikus Alpawan Rangga Kaka, SP, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kota Tambolaka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026).

Kegiatan strategis ini merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan RPJMD Sumba Barat Daya Tahun 2025–2029. Dalam Sambutan pembukaannya, Wakil Bupati menegaskan visi besar daerah: “Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya HEBAT yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Wabup Dominikus menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat yang Didukung dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Mantap.” Ia menekankan bahwa kemandirian masyarakat hanya bisa dicapai jika usulan pembangunan berakar pada permasalahan riil di lapangan.

“Saya instruksikan agar usulan dari desa-desa dalam Musrenbang ini fokus pada dua isu utama: penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Usulan yang diajukan tidak boleh lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada data keluarga sasaran yang akurat,” tegas Wabup Dominikus di hadapan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menggarisbawahi bahwa penanganan masalah sosial-kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan hasil kolaborasi kolektif:

Pemerintah Kecamatan: Wajib menjadi koordinator wilayah untuk mengintegrasikan program desa, Puskesmas, dan pendamping desa, serta mengawal ketepatan sasaran keluarga berisiko.

Puskesmas: Sebagai garda terdepan, Puskesmas harus memastikan validitas data ibu hamil dan balita untuk dasar intervensi gizi dan kesehatan.

NGO dan LSM: Pemerintah mengapresiasi dukungan sektor non-pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan sanitasi, namun Wabup mengingatkan agar seluruh program NGO terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih anggaran.

“Pembangunan yang kita tuju adalah program yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan OPD, Camat Kota Tambolaka, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Buka Musrenbang Wewewa Barat, Bupati SBD Fokuskan RKPD 2027 pada Perang Melawan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Wewewa Barat, Kominfo SBD – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Wewewa Barat pada Senin (23/02/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 harus menjadi instrumen vital dalam mewujudkan visi “SBD Hebat” menyongsong Indonesia Emas 2045.

Di hadapan para pemangku kepentingan, Bupati Ratu Wulla menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan visi besar SBD yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya.

“Tema pembangunan kita di tahun 2027 adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang didukung oleh daya saing ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang mantap,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Bupati Ratu Wulla memaparkan data krusial terkait tantangan daerah. Hingga Desember 2025, angka prevalensi stunting di SBD masih berada di angka 40,7% dengan rata-rata kunjungan ke Posyandu yang baru mencapai 48,63%.

Menurutnya, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kondisi keluarga yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem, akses pangan terbatas, sanitasi buruk, serta rendahnya edukasi gizi.

“Stunting hampir selalu bersinggungan langsung dengan kemiskinan ekstrem. Kita tidak bisa menangani stunting secara parsial; ia harus berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan. Saya instruksikan agar usulan desa dalam Musrenbang ini tidak lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada permasalahan nyata,” kata Ratu Wulla.

Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini adalah tanggung jawab kolektif. Ia meminta desa sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil untuk memastikan data sasaran benar-benar akurat agar intervensi tepat sasaran.

Kecamatan pun didorong untuk berperan aktif sebagai koordinator wilayah dalam mengintegrasikan program antara desa, Puskesmas, dan tenaga pendamping. Sementara itu, Puskesmas diminta menjadi garda terdepan dalam validasi data ibu hamil dan balita berisiko.

Tak lupa, Bupati mengajak sektor non-pemerintah (NGO/LSM) untuk terus bersinergi. “Peran rekan-rekan NGO sangat kami perlukan, mulai dari edukasi perilaku hidup sehat hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Namun, semua program harus terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati berharap Musrenbang Wewewa Barat tahun ini menghasilkan usulan-usulan transformatif yang mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara.

Bupati SBD Menerima Penghargaan Dari Menteri Hukum Republik Indonesia Atas Keberhasilan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Kupang, Kominfo SBD – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil kembali membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST, secara resmi menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum) RI atas keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah SBD.

Prosesi penganugerahan ini berlangsung dalam suasana khidmat di Aston Kupang Hotel and Convention Center, Kamis (19/2/2026). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kepemimpinan Bupati Ratu Wulla yang dinilai progresif dalam mengintegrasikan layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Menteri Hukum menekankan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah konkret untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga kurang mampu. “Akses keadilan tidak boleh eksklusif. Apa yang dilakukan di Sumba Barat Daya menjadi model bagaimana pemerintah daerah bisa berkolaborasi untuk menghadirkan keadilan yang merata,” ujar Menkum dalam sambutannya

Usai menerima penghargaan, Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla menyatakan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab SBD dan dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posbankum di SBD bukan sekadar simbol administrasi, melainkan garda terdepan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat secara non-litigasi.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Sumba Barat Daya. Dengan adanya Posbankum, kita ingin memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-hak hukumnya dengan mudah dan tanpa biaya,” ungkap Bupati yang sebelumnya juga telah meraih berbagai prestasi nasional seperti UHC Award 2026 dan Pos Kupang Award.

Melalui inisiatif ini, Kabupaten Sumba Barat Daya kini tercatat sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang paling aktif dalam mendorong program paralegal desa guna meminimalisir konflik sosial di akar rumput.

Bupati SBD Meresmikan Gedung Baru Puskesmas Tanggaba

Wewewa Tengah, Kominfo SBD – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, resmi memperkuat infrastruktur pelayanan dasar di wilayah Wewewa Tengah. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wula, ST, meresmikan penggunaan Gedung Baru Puskesmas Tanggaba pada Jumat (13/02/2026). Peresmian ini menandai babak baru peningkatan aksesibilitas kesehatan yang lebih representatif bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Hadir mendampingi Bupati dalam prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti tersebut, Wakil Bupati SBD, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, Wakil Ketua DPRD SBD, Yusuf Bora, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah. Kehadiran tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat turut memberikan legitimasi kultural atas beroperasinya fasilitas medis tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wula menegaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan pengejawantahan dari visi pemerintah dalam menjamin kepastian layanan publik. “Gedung ini bukan sekadar simbol fisik, melainkan bukti kehadiran negara dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dasarnya atas kesehatan yang layak,” tegas Bupati.

Bupati juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran tenaga medis, mulai dari dokter hingga staf administrasi, untuk menyelaraskan kemegahan fasilitas dengan kualitas etika kerja. Beliau menekankan pentingnya pelayanan yang mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Gedung baru adalah raga, namun tenaga kesehatan adalah jiwanya. Saya instruksikan kepada seluruh tenaga medis: berikan pelayanan yang profesional dan humanis. Keselamatan dan kenyamanan pasien adalah hukum tertinggi yang harus dijunjung di Puskesmas ini,” imbuhnya.

Puskesmas Tanggaba kini memiliki peran strategis dalam menaungi 28 desa, yang terdiri dari 20 desa definitif dan 8 desa persiapan di wilayah Wewewa Tengah. Dengan cakupan wilayah yang luas, manajemen Puskesmas didorong untuk menjalankan sistem kerja yang responsif, terstruktur, dan memperkuat fungsi preventif guna menekan angka kesakitan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap, melalui fasilitas yang lebih modern dan lengkap ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat demi mewujudkan masyarakat SBD yang lebih sehat dan produktif.

Wakil Mendes PDT Buka Dengan Resmi Ekshibisi PANA-LPDP Perkuat Ekosistem Desa Wisata di SBD

Tambolaka, Kominfo SBD – Kabupaten Sumba Barat Daya sukses menyelenggarakan Ekshibisi Loda Weemaringi pada Wee Malala, sebuah momentum krusial yang menandai keberhasilan kolaborasi Program Pengabdian Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (PANA-LPDP). Kegiatan ini menjadi representasi nyata sinergi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan desa tertinggal melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis kerakyatan.

Ekshibisi ini merupakan kulminasi dari pilot project pendampingan intensif di empat desa wisata strategis, yakni Desa Maliti Bondo Ate, Desa Pero Konda, Desa Karuni, dan Desa Watukawula. Program ini dirancang secara komprehensif dengan menitikberatkan pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan tata kelola kelembagaan desa, serta optimalisasi potensi ekonomi yang berakar pada kearifan lokal.

Agenda ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, didampingi oleh Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Samsul Widodo, M.A., serta Direktur Utama LPDP, Sudarto. Kehadiran para pimpinan tinggi ini disambut langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, bersama Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P.

Dalam arahannya, Wamen Desa PDT menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat di empat desa lokus yang telah menunjukkan keterbukaan luar biasa terhadap inovasi.

“Kunci keberhasilan pembangunan desa terletak pada partisipasi aktif warganya. Kami berharap program PANA-LPDP ini tidak berhenti sebagai sebuah seremoni pengabdian, melainkan menjadi fondasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing global,” ujar Ahmad Riza Patria.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Pusat di “Bumi Loda Weemaringi” adalah suntikan semangat bagi percepatan pembangunan daerah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para alumni LPDP atas dedikasi intelektual dan kontribusi nyata selama masa pendampingan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan fasilitas dan sistem yang telah diserahterimakan dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Ratu Wulla.

Keberhasilan program ini juga didukung oleh ekosistem kemitraan yang kuat, melibatkan jajaran perangkat daerah, perbankan melalui Bank NTT, sektor korporasi seperti PT Pegadaian, serta para pemangku kepentingan desa. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan model pembangunan desa wisata yang dapat direplikasi di wilayah lain, guna memutus mata rantai ketertinggalan melalui pemberdayaan berbasis budaya.

Bupati Ratu Wulla Angkat 1.665 PPPK Paruh Waktu

Tambolaka, Kominfo SBD – Hari yang dinanti-nantikan oleh ribuan tenaga honorer akhirnya tiba. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., secara resmi mengukuhkan pengangkatan 1.665 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan data teknis, sebanyak 1.665 personel yang diangkat tersebut terdiri dari 136 tenaga kesehatan dan 1.529 tenaga teknis. Pengangkatan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih tertib, adil, dan berbasis kinerja.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bentuk apresiasi tertinggi negara atas dedikasi para tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Bumi Loda Wee Maringi Pada Wee Malala

“Pengangkatan ini adalah wujud penghargaan kami atas pengabdian Bapak dan Ibu sekalian yang tanpa lelah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Kami ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi manajemen ASN ini,” ujar Bupati Ratu Wulla.

Langkah berani Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Rangga Kaka patut diapresiasi. Pasalnya, pengangkatan ini dilakukan di tengah tantangan ekonomi yang cukup berat.

Diketahui, terdapat pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp215 miliar pada tahun anggaran 2026. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk membayar honor ribuan PPPK Paruh Waktu dengan nilai yang layak.

Hal ini membuktikan kepedulian mendalam Pemerintah dalam memaksimalkan ketersediaan keuangan daerah demi menjamin kesejahteraan pegawai dan keberlangsungan pelayanan prima bagi masyarakat.

Dengan status baru ini, diharapkan para PPPK Paruh Waktu dapat semakin meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam bekerja. Kehadiran mereka diharapkan menjadi energi baru dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, baik kesehatan maupun teknis administratif di tingkat kabupaten.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat secara langsung oleh jajaran pimpinan daerah kepada para pegawai yang tampak tak kuasa menahan tangis bahagia saat menerima surat keputusan pengangkatan mereka.

Bupati SBD Pantau Langsung Gelaran Pasola di Kodi

Kodi, Kominfo SBD – Pekikan kuda dan gemuruh sorak sorai masyarakat membahana di Kampung Bondo Kawango, Desa Pero Batang, Kecamatan Kodi, saat gelaran atraksi budaya tahunan Pasola resmi dilaksanakan pada Selasa (10/02/2026).

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wula, ST, bersama Wakil Bupati Dominikus A.R. Kaka, SP, hadir langsung di tengah-tengah ribuan warga untuk menyaksikan adu ketangkasan lembing para ksatria Kodi di atas kuda. Kehadiran Bupati Ratu Wula, yang merupakan bupati perempuan pertama di Sumba, mendapatkan sambutan yang luar biasa hangat dari masyarakat adat.

Pantauan di lokasi menunjukkan momen emosional saat para Rato Nyale dan tokoh masyarakat mendatangi tribun utama untuk menyalami dan berfoto bersama pemimpin yang mereka cintai tersebut. Bupati Ratu Wula tampak sangat menikmati setiap momen atraksi, menunjukkan apresiasi tinggi terhadap warisan budaya Marapu yang tetap lestari hingga kini.

Turut hadir dalam rombongan pemerintah kabupaten, antara lain Ketua DPRD SBD, Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan mancanegara juga terlihat sangat bersemangat mengabadikan momen langka ini, menambah kemeriahan suasana internasional di ajang tahunan tersebut.

“Pasola tahun ini berlangsung aman dan tertib. Ini adalah buah dari komitmen yang telah kita bangun bersama antara pemerintah, para Rato Nyale, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan,” ujar pihak pemerintah daerah menekankan pentingnya keamanan dalam menjaga citra pariwisata SBD.
Pelaksanaan Pasola 2026 ini membuktikan bahwa tradisi dapat berjalan beriringan dengan ketertiban umum, sekaligus menjadi magnet kuat bagi pariwisata di wilayah Sumba Barat Daya.