Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wabup SBD Buka Musrenbang Kec. Kota Tambolaka

Tambolaka, Kominfo SBD – Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Dominikus Alpawan Rangga Kaka, SP, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kota Tambolaka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan RPJMD Sumba Barat Daya Tahun 2025–2029. Dalam Sambutan pembukaannya, Wakil Bupati menegaskan visi besar daerah: “Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya HEBAT yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Wabup Dominikus menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat yang Didukung dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Mantap.” Ia menekankan bahwa kemandirian masyarakat hanya bisa dicapai jika usulan pembangunan berakar pada permasalahan riil di lapangan.
“Saya instruksikan agar usulan dari desa-desa dalam Musrenbang ini fokus pada dua isu utama: penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Usulan yang diajukan tidak boleh lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada data keluarga sasaran yang akurat,” tegas Wabup Dominikus di hadapan para pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menggarisbawahi bahwa penanganan masalah sosial-kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan hasil kolaborasi kolektif:
Pemerintah Kecamatan: Wajib menjadi koordinator wilayah untuk mengintegrasikan program desa, Puskesmas, dan pendamping desa, serta mengawal ketepatan sasaran keluarga berisiko.
Puskesmas: Sebagai garda terdepan, Puskesmas harus memastikan validitas data ibu hamil dan balita untuk dasar intervensi gizi dan kesehatan.
NGO dan LSM: Pemerintah mengapresiasi dukungan sektor non-pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan sanitasi, namun Wabup mengingatkan agar seluruh program NGO terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih anggaran.
“Pembangunan yang kita tuju adalah program yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan OPD, Camat Kota Tambolaka, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO).