Author: root_23

Kupang, Kominfo – Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P dengan resmi melantik Ir. Yohanes Oktovianus, MM sebagai Penjabat Bupati Sumba Barat Daya (Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT). Ia melanjutkan kepemimpinan dr. Kornelis Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2019-2024.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula El Tari Kupang pada Minggu 8 September 2024 dalam acara Pelantikan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya Oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Atas Nama Presiden Republik Indonesia.

Acara Pelantikan tersebut diawali dengan Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 3868 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya.

Dilanjutkan dengan Pengucapan Janji Jabatan yang dipandu oleh Penjabat Gubernur NTT, kemudian Pengukuhan oleh Rohaniawan, Penandatanganan Berita Acara dan Janji Jabatan, Pemasangan Tanda Jabatan dan Penyematan Tanda Pangkat Jabatan serta Penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Penjabat Gubernur NTT, dilanjutkan dengan Kata-Kata Pelantikan oleh Penjabat Gubernur.

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan Serah Terima Jabatan Bupati Sumba Barat Daya Periode 2019-2024 kepada Penjabat Bupati Sumba Barat Daya.

Pj. Gubernur NTT dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada Penjabat Bupati Sumba Barat Daya dan apresiasi serta terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan Profisiat dan selamat kepada Bapak Ir. Yohanes Oktavianus, MM, Penjabat Bupati Sumba Barat Daya Periode 2024-2025 dan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Bapak dr. Kornelis Kodi Mete dan Bapak Marthen Christian Taka, S.IP, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2019-2024 atas segala jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Sumba Barat Daya selama lima tahun,” kata Pj. Gubernur.

“Saya mengajak Penjabat Bupati Sumba Barat Daya agar kiranya memaknai peristiwa hari ini sebagai sebuah amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri. Kiranya Penjabat Bupati mampu melihat peluang, tantangan, memberikan solusi serta mengakselarasi berbagai program-program pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya periode 2024-2029,” kata Andriko.

Disamping itu, Pj. Gubernur mengajak Penjabat Bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders terkait lainnya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Adapun juga beberapa hal yang disampaikan kepada Pj. Bupati Sumba Barat Daya sesuai dengan arahan Presiden diantaranya terkait Persiapan Pilkada, Realisasi dan Penyerapan APBD, Penanganan Stunting dan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi.

“Untuk menjelang pemilihan Kepala Daerah, harus membangun koordinasi yang baik dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga situasi tetap kondusif dan damai selama proses tahapan Pilkada. Jaga independensi dan integritas terhadap semua kontestan Pilkada serta memantau dan mengendalikan netralitas ASN,”katanya.

“Saya meminta agar Penjabat Bupati memperhatikan secara serius peningkatan realisasi APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan melakukan konsolidasi tim kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini kita sudah memasuki akhir dari triwulan ketiga dalam siklus perencanaan dan penganggaran, realisasi anggaran diharapkan semakin meningkat serta menghindari penumpukan realisasi APBD menjelang akhir tahun anggaran,” ujarnya.

“Harus dipahami bahwa peningkatan belanja Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga daya beli masyarakat,” ucap tegas Pj. Gubernur.

“Perlu konsolidasi tim kerja internal serta koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta stunting dalam masa jabatan saudara Penjabat Bupati. Kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem serta Stunting memiliki keterkaitan erat satu sama lain,” ucap Pj. Gubernut NTT.

“Karena itu, dibutuhkan sinergitas pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi; swasta, perbankan dan koperasi; komunitas lembaga keagamaan, LSM, PKK, Dharma Wanita; Pemerintah Daerah dengan berbagai program dan kegiatan dari Dinas atau Perangkat Daerah Terkait seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berbagai Dinas terkait lainnya diharapkan dapat diprioritaskan pada daerah-daerah atau kantong-kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta stunting dan juga melibatkan media massa,” ujarnya.

Terkait dengan pengendalian inflasi, Pj. Gubernur NTT mengharapkan perlunya pemantauan kestabilan harga pangan.

“Saya juga meminta kepada para Penjabat Bupati untuk senantiasa melakukan pemantauan rutin harga-harga kebutuhan pokok masyarakat di pusat-pusat perdagangan dan pasar-pasar tradisional. Perlu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang-gudang distributor untuk menjamin ketersediaan pasokan serta menggandeng mitra kerja seperti BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” katanya.

“Penjabat Bupati dapat membangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kabupaten Sumba Barat Daya tetap tersedia serta terus mengoptimalkan peran TPID dan Satgas Pangan dalam melakukan pemantauan, pengawasan distribusi dan keterjangkauan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, Penjabat Gubernur mendorong agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah ldi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar program dan kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sumber: Humas NTT/Meldo Nailopo)

Tambolaka, Kominfo – Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Marten Christian Taka, melepas peserta pawai karnaval yang titik start-nya berada di Lapangan SD Wee Kaburu dan berakhir di rumah jabatan Bupati Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/8/2024).

Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati SBD mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten SBD, dengan terselenggaranya pelaksanaan pawai budaya atau karnaval dalam rangka menyemarakkan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, ia menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan apresiasi kepada semua masyarakat dan lembaga, organisasi serta elemen masyarakat lainnya yang sudah ikut serta pada hajatan tahun ini.

“Pawai budaya atau karnaval ini tidak hanya sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu upaya mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa dan negara, dan merupakan upaya kita melestarikan, merawat khazanah budaya masyarakat dan hasil bumi di Kabupaten SBD,” ujarnya.

Marten berharap, dengan diselenggarakannya pawai budaya atau karnaval ini, kita tidak kehilangan makna dan tema peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju” dengan sub tema “Bersinergi dalam keberagaman dan terus bergotong-royong, bekerja sama, agar dapat mewujudkan masyarakat SBD yang maju, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan sejahtera”.

Ia juga berharap masyarakat SBD yang menyaksikan pawai karnaval di sepanjang rute yang dilalui untuk tetap tertib, tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan selama pelaksanaan karnaval. Begitu juga seluruh peserta karnaval agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya bermakna pada seremonialnya saja, namun kita semua bisa mengambil makna positif pada pelaksanaan acara ini sebagai bentuk penghormatan kita semua kepada para pahlawan,” tuturnya.

Terakhir, Marten juga ingin berbagai kegiatan yang digelar dalam menyambut hari bersejarah ini bisa memberi dampak secara ekonomi, budaya dan kekeluargaan serta membangun rasa persatuan masyarakat, serta membantu pemerintah untuk terus membangun bumi Loda Wee Maringi Pada Wee Malala.

“Selamat mengikuti pawai karnaval. Mari kita sambut dan kita meriahkan HUT RI ke-79 tahun 2024 ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita, tetap jaga ketertiban, keamanan dan kekompakan, hindari hal-hal yang bisa mencederai kegiatan ini,” ujarnya.

“Atas seizin kita sekalian, serta memohon kekuatan dari yang maha kuasa, maka secara resmi saya melepas peserta karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten SBD,” katanya lagi (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Tambolaka, Kominfo – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, membuka kegiatan Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kodi, di aula Hotel Sinar Tambolaka, Kabupaten SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/8/2024).

Kornelius mengatakan pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten SBD menyusun RDTR Perkotaan Kodi yang mencakup 13 Desa di Kecamatan Kodi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Sebagai Sebuah Rencana, maka perlu disusun rencana rinci/detail sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang yang berguna untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

“Selain itu, berguna sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pemanfaatan ruang berupa pembangunan fisik kawasan, serta sebagai pedoman bagi instansi dalam pemberian perizinan sesuai peruntukannya,” katanya.

Lebih lanjut, Kornelius menyampaikan terkait Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan KLHS sebagai salah satu instrumen untuk pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pada Pasal 15 ayat 1 menetapkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

“KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program,” ujarnya.

Bupati SBD juga mengatakan, hari ini kita akan memasuki tahapan konsultasi Publik I KLHS RDTR Perkotaan Kodi. Konsultasi Publik I ini merupakan tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan KLHS RDTR Perkotaan Kodi Kabupaten SBD.

“Karena KLHS bukanlah semata proses teknokratik atau ilmiah semata, melainkan juga proses partisipatif yang mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan. Kita percaya bahwa pandangan, masukan, dan saran dari para hadirin sangat berharga dalam proses ini.

“Perlu diperhatikan bersama agar memperkuat koordinasi antar OPD dalam proses perencanaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta kepada kelompok kerja KLHS RDTR dan hadirin konsultasi Publik I agar terlibat aktif, sehingga dokumen KLHS RDTR disusun hingga benar-benar mampu diimplementasikan demi terwujudnya visi misi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Bumi Loda Wee Maringi Pada Wee Malala,” tuturnya. (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Tambolaka, Kominfo – Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, meresmikan gedung unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Reda Mbolo, Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (3/8/2024).

Hadir dalam acara peresmian ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten SBD Christofel Horo, Kadis Kesehatan Kabupaten SBD drg. Yulianus Kaleka, Kadis Pertanian SBD Ir. Yohanes Frin Tuka, Direktur RSUD Pratama Reda Mbolo dr. Elfrida Marpaung bersama jajarannya, Wadayon Brimob Batalyon C Pelopor SBD, Sekdis Kesehatan bersama para Kabid, Kabag Protokol Kabupaten SBD, dan para tamu undangan lainnya.

Dalam kata sambutannya, Kornelius mengatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau sebagai pertanggungjawaban dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kornelius berharap RSUD Pratama Reda Mbolo mampu menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat SBD di bidang kesehatan dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan pelayanan rujukan pada RSUD Pratama Reda Mbolo, ada beberapa persoalan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan transfusi darah, antara lain pada kasus kebidanan, kasus bedah, kasus penyakit dalam, dan kasus anak. Sesuai dengan kompetensi pelayanan kesehatan RSUD Pratama Reda Mbolo dan personal, diupayakan diatasi dengan menjalin kerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sejak awal tahun 2024.

“Sejak diresmikan tanggal 27 Februari 2019, RSUD Pratama Reda Mbolo telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten SBD. Peresmian ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten SBD. Peningkatan fasilitas, penambahan tenaga medis, serta inovasi dalam pelayanan kesehatan merupakan bukti nyata dari upaya yang telah dilakukan,” katanya.

“Kornelius uga menyampaikan bahwa emerintah daerah terus berkomitmen secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan RSUD Pratama Reda Mbolo agar pelayanannya semakin meningkat. Peresmian unit transfusi darah menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan komitmen tersebut.

“Dengan keberadaan unit transfusi darah, diharapkan penanganan yang membutuhkan stok darah setelah operasi dan lain-lain tidak perlu lagi dirujuk ke daerah lain. Hal ini akan mempercepat proses penanganan dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi,” ujar Kornelius.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya pelayanan transfusi darah dan pembangunan gedung unit transfusi darah ini, Kornelius menyampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan kerja keras kita semua akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Perlu diingat, adanya penambahan inovasi layanan dan penggunaan alat yang canggih harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat;,” ungkapnya. (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Tambolaka, Kominfo – Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyongsong hari besar keagamaan nasional (HKBN) Idulfitri 1445 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/4/2024).

GPM tersebut dihadiri oleh Dandim 1629 SBD, Letkol Czi. Novi Kurniawan, ST; drh. Rihimeha Anggung Praing, MP; Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten SBD, Ir. Yohanis Frin Tuka; Kelapa Dinas Sosial Kabupaten SBD; serta para produsen dan konsumen.

Dalam penyampaian kata sambutannya, Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten SBD melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar GPM ketiga pada tahun 2024 ini untuk menstabilkan harga pangan agar terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang HKBN Idulfitri 1445 Hijriah, dan memberikan kesempatan bagi semua masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan, khususnya bahan pangan berupa sembako.

“Melalui GPM, para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha agribisnis, diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menjual hasil produk dan hasil pertanian holtikultura,” tutur Kornelius.

Kegiatan GPM akan dilanjutkan secara berkala di tahun 2024 ini walaupun di tengah keterbatasan.

Pada kegiatan GPM, Bupati SBD mengharapkan partisipasi para pelaku usaha di Kabupaten SBD sebagai upaya nyata untuk membantu masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang murah yang tidak hanya berorientasi keuntungan ekonomi semata.

“Saya berharap Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan terus melakukan kerja sama dengan Perum Bulog agar GPM terus dilakukan sebagai langkah konkret stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujarnya.

Melalui kesempatan tersebut, Bupati SBD juga mengharapkan kesediaan Perum Bulog untuk melayani GPM di semua kecamatan se-Kabupaten SBD bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten SBD, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Perum Bulog yang sudah bersinergi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan GPM di tahun 2024,” tutur Kornelius.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan pelaku usaha termasuk gapoktan/poptan sebagai pelaku agribisnis yang hari ini terlibat secara aktif dalam kegiatan GPM,” katanya lagi. (MC. Kabupaten SBD/Isto)

Tambolaka, Kominfo – Bupati dr. Kornelius Kodi Mete mengatakan bahwa Kabupaten SBD terus bergegas untuk menuju tanah terjanji yaitu Loda Wee Maringi Pada Wee Malala.

“Kita butuh komponen agar Sumba ini menjadi pusat wisata dan cendramata itu penting. Yang biasa melanjutkan ini hanyalah para pengusaha”, katanya membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Desa Kalena Wanno Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/12/2023).

Dirinya menegaskan, dengan adanya pendampingan tersebut, ketika ada yang mengajukan izin 1, 2 sampai 3 hari harus selesai.

“Jangan berlama-lama, ruang usaha bagi para pelaku pengusaha yang ada di Kabupaten SBD masih banyak sekali dan tidak perlu harus ke luar”, ujarnya.

Bupati SBD juga menuturkan terkait curah hujan yang saat ini sangat mengkhawatirkan, khususnya Kecamatan Loura dan Kodi sangat berdampak bagi para petani. Kebutuhan pangan saat ini juga sangat memprihatinkan dengan melonjaknya harga beras di pasaran.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten SBD melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog SBD memberikan beras bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu.

“Tubuh memang butuh makan akan tetapi kita harus ubah perilaku kita, tidak harus berasm, makan ubi dan sayur pun tetap kita sehat”, tuturnya. *** (MC. Kabupaten SBD/Octa)