Tak Berkategori

Dialog antara Komunitas Pengusaha Peternak Babi SBD dengan Bupati SBD

Tambolaka, Kominfo SBD – Komunitas Pengusaha Peternak Babi SBD berdialog langsung dengan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B.Wulla, ST, bertempat di Lopo Rumah Jabatan Bupati SBD, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut menyoroti kesulitan peternak akibat kebijakan penutupan akses pengiriman babi dari luar wilayah untuk mencegah penyakit African Swine Fever (ASF).

Koordinator pengusaha ternak babi SBD, Alexsander Ngongo Wunda mengatakan permintaan babi meningkat, namun ketersediaan babi lokal di Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya (SBD), semakin menipis menyebabkan harga babi lokal di SBD menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh warga.

Alexander Ngongo Wunda meminta dari Pemkab SBD untuk memberikan izin mendatangkan babi dari luar daerah, mengingat adanya kelonggaran pengiriman di kabupaten lain.
Para pengusaha mengeluhkan kerugian ekonomi dan kesulitan membayar pinjaman bank akibat penutupan akses pengiriman tersebut.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST memberikan tanggapan terkait kebutuhan ternak. Beliau menyatakan dukungan terhadap para pengusaha yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Bupati Ratu Wulla berencana mengeluarkan surat izin untuk mendatangkan ternak babi dari luar Sumba pada minggu depan.
Bupati memberikan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh para pengusaha. la meminta agar seluruh proses distribusi dilakukan secara tertib, teratur, dan melalui verifikasi kesehatan yang sangat ketat.

Sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten SBD memberlakukan masa percobaan selama satu bulan. Jika dalam kurun waktu tersebut ditemukan adanya indikasi penyebaran virus African Swine Fever (ASF) atau flu babi Afrika yang meresahkan masyarakat, maka izin tersebut akan langsung dicabut.

Diakhir dialog Bupati Ratu Wulla memberi saran kepada para pengusaha ternak babi agar mengembangkan usaha di sektor lain seperti pertanian dan harus bisa mengatur keuangan dengan baik.

Bupati SBD Salurkan CSR Aksi Peduli Kasih Bank NTT

Tambolaka, Kominfo SBD – Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Waitabula melaksanakan kegiatan sosial bertajuk “Peduli Kasih Bank NTT” dengan menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Bunda Nirmala di Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, jajaran Bank NTT Direktur Kredit Aloysius Rahmat Aliman Geong, kepala Bank NTT Cabang Waitabula Yustinus M.N. Dunga dan jajaran, tokoh masyarakat, serta para suster pengelola panti asuhan.

Sebelum penyerahan bantuan, Bupati bersama jajaran Bank NTT turut melakukan peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari upaya mendukung digitalisasi transaksi keuangan dan peningkatan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan transparan di lingkungan pemerintah daerah.

Usai peluncuran KKI, rombongan Bupati dan jajaran Bank NTT mengunjungi Panti Asuhan Bunda Nirmala untuk menyalurkan bantuan melalui program Aksi Peduli Kasih Bank NTT. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial Bank NTT terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang berada di panti asuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bank NTT yang tidak hanya berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial melalui berbagai program kemasyarakatan.

“Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Bank NTT dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak di panti asuhan serta memberikan semangat bagi mereka untuk terus meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Bupati.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Pengurus Panti Asuhan Bunda Nirmala.

Bupati SBD Hadiri Peluncuran Kartu Kredit Indonesia Bank NTT

Tambolaka, Kominfo SBD – Bank NTT resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sumba Barat Daya bertempat di Aula Hotel Ela Kecamatan Kota Tambolaka, Kamis 11 Juni 2026.

Peluncuran KKI dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah, Drs. Etmundus N.Nau, para asisten, Kepala OPD, Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius Rahmat Aliman Geong, Kepala Duvisi supporting Kredir Bank NTT Jefry Corputty, pimpinan cabang Bank NTT se Sumba, pimpinan Provisional Redemptoris, Camat Kota Tambolaka, bendahara OPD dan tamu undangan.

Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius Rahmat Alamin Geong mengatakan kehadiran Kartu Kredit Indonesia di SBD tidak lepas dari dukungan Pemkab SBD sendiri yang menjadikan SBD sebagai Kabupaten Kota yang ketiga belas di NTT yang memiliki program tersebut.

Aloysius R.A.Grong menambahkan kehadiran KKI ini sendiri adalah jawaban atas tantangan digitalisasi dalam dunia perbankan yang mulai berkembang belakangan ini. Program KKI ini sendiri bukan hadir tanpa tujuan. Menurutnya, kehadiran KKI ini sedianya untuk mempercepat proses transaksi yang aman, cepat, nyaman.

Sementara Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B.Wulla,ST mengatakan transpormasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah kebutuhsn yang harus kita dorong oleh karena itu implememtasi KKI menjadi langkah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Akintabel,efisien dan modern melalui sistem transaksi non tunai.

Menurut Bupati Ratu Wulla, Kartu Kredit Indonesia digunakan untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah daerah tetapijuga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Ratu Wulla berharap seluruh OPD memanfaatkan KKI secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Diakhir sambutan Bupati Ratu Wulla mengatakan semoga sinergi yang baik semakin kuat dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di SBD dan mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berharapkan KUR yang di kucurkan Bank NTT dapat mengoptimalkan sektor parawisata, peningkatan UMKM, sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan penempatan pekerja mingran.

Bupati SBD menyerahan Buku DHKP, SPPT dan PBB SBD T.A 2026

Tambolaka, Kominfo SBD – Bupati SBD menyerahan Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Paujak Terhutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2026. Sumba Barat Daya-Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B.Wulla, ST memberi sambutan dan memberi secara simbolik DHKP dan SPPT PBB tahun 2026 bertempat di Aula Bupati SBD, Rabu (10/6/2026). Kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah, Drs. Etmundud N. Nau, para asisten, Kepala OPD, para camat, para kepala desa/lurah dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Bupati Ratu Wulla mengatakan penyerahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud nyata tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani sebagaimana tercantum dalam visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menciptakan daerah yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp59.747.483.671.Total PAD tersebut mencakup pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5.601.113.844.Tujuan anggaran ini adalah untuk menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya.
Tahun 2025 dan tahun berjalan terdapat kenaikan ketetapan sebesar Rp146.394.617 dari nilai tahun 2025 sebesar Rp5.454.719.22 untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati mengajak para camat dan kepala desa/lurah segera didistribusikan kepada wajib pajak secara tepat waktu dan transparan, Edukasi masyarakat melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, data subjek dan objek pajak wajib diperbaiki dalam jangka waktu 15 hari untuk menjamin keadilan dan mencerminkan kondisi riil serta wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Sumba Barat Daya atau luar Pulau Sumba agar berkoordinasi dengan Bapenda sehingga seluruh wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya, kepala Desa dan Lurah untuk segera melakukan penagihan setelah menerima SPPT tersebut untuk mencapai target pendapatan daerah.

Perintah berharap segera membentuk tim penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mencapai realisasi 100% pada tahun 2026 tanggal jatuh tempo pembayaran PBB pokok tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026 dan sekaligus menagih tunggakan PBB dari tahun-tahun sebelumnya agar masyarakat terhindar dari denda keterlambatan pembayaran.

Pemkab SBD MOU dengan Poltekkes Kemenkes Kupang

Tambolaka, Kominfo SBD – Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Ratu Ngadu B.Wulla,ST) dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang (Maria Hilaria) tentang pelaksanaan Tri Dharma perguruan bertempat di RSUD Reda Bolo, Jumat (5/6/2026).

Kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah SBD, Drs. Etmundus N.Nau, para asisten pada setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Maria Hilaria, S.Si, S.Farm beserta seluruh jajaran, Kepala Dinas Kesehatan SBD beserta jajaran, Direktur RSUD Redabolo beserta jajaran dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B.Wulla,ST mengatakan atas nama Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini.

Menurut Bupati Ratu Wulla penandatanganan MOU ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi akan memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Ratu Wulla berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Diakhir sambutan Bupati Ratu Wulla mengucapkan selamat atas terlaksananya penandatanganan MOU ini, semoga kemitraan yang terjalin dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab SBD Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Tambolaka, Kominfo SBD — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan LHP tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa (26/05/2026).

LHP BPK RI diterima langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta semua pihak yang telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

Bupati SBD Resmikan Pengoperasian Perdana KMP Cakalang Lintasan Waikelo–Sape

Tambolaka, Kominfo SBD – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) secara resmi membuka kembali urat nadi transportasi laut yang menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, S.T., didampingi Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P., meresmikan secara langsung Pengoperasian Perdana KMP Cakalang pada Lintasan Waikelo–Sape di Pelabuhan Laut Kelas III Waikelo, Minggu (24/05/2026).

Langkah taktis ini diambil pemerintah daerah sebagai wujud nyata percepatan pemulihan ekonomi, perluasan akses pasar, dan penguatan pelayanan publik bagi masyarakat Sumba Barat Daya.

Hadirnya kembali KMP Cakalang di perairan SBD merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan otoritas pelabuhan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh:

• Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

• Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

• General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape, Suryanto Purnomo, bersama jajaran manajemen dan kru armada

• Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya

• Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Laut Kelas III Waikelo

• Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Waikelo

• Camat Kota Tambolaka, serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutan resminya, Bupati Ratu Ngadu Wulla menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape di bawah kepemimpinan Suryanto Purnomo, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengaktifkan kembali rute strategis ini.

Bupati menegaskan, pengoperasian lintasan Waikelo–Sape ini memegang peranan krusial yang berkelindan dengan visi jangka panjang daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lintasan ini bukan sekadar jalur transportasi, melainkan langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya menuju daerah yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Bupati.

Sebagai jalur penyeberangan utama, lintasan Waikelo–Sape dinilai sebagai sektor hulu yang vital bagi distribusi komoditas unggulan daerah. Bupati menjelaskan bahwa dengan pulihnya konektivitas laut ini, rantai pasok logistik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perdagangan antarpulau dapat dipangkas menjadi lebih efisien.

“Melalui konektivitas laut yang kembali pulih ini, akses pasar bagi hasil produksi masyarakat semakin terbuka luas. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara merata,” tambahnya.

Selain dampak ekonomi, keberadaan KMP Cakalang ini juga diproyeksikan akan memperlancar mobilitas pelayanan publik, mulai dari rujukan kesehatan, akses pendidikan, hingga akselerasi promosi sektor pariwisata dan kebudayaan daerah ke kancah nasional.

Menutup arahannya, Bupati SBD menyampaikan dua pesan penting:

1. Kepada PT ASDP Indonesia Ferry & Kru Kapal: Diimbau untuk senantiasa mengutamakan keselamatan pelayaran (safety first) serta memberikan pelayanan yang prima, humanis, dan konsisten bagi seluruh pengguna jasa.

2. Kepada Masyarakat: Diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan Pelabuhan Waikelo sebagai gerbang utama roda perekonomian daerah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pernyataan resmi beroperasinya kembali lintasan penyeberangan oleh Bupati SBD, yang ditandai dengan pelepasan keberangkatan perdana para penumpang KMP Cakalang yang bertolak menuju Pelabuhan Sape, NTB.

Wabup SBD Buka Musrenbang Kec. Kota Tambolaka

Tambolaka, Kominfo SBD – Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Dominikus Alpawan Rangga Kaka, SP, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kota Tambolaka dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (23/02/2026).

Kegiatan strategis ini merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan RPJMD Sumba Barat Daya Tahun 2025–2029. Dalam Sambutan pembukaannya, Wakil Bupati menegaskan visi besar daerah: “Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya HEBAT yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Wabup Dominikus menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat yang Didukung dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Mantap.” Ia menekankan bahwa kemandirian masyarakat hanya bisa dicapai jika usulan pembangunan berakar pada permasalahan riil di lapangan.

“Saya instruksikan agar usulan dari desa-desa dalam Musrenbang ini fokus pada dua isu utama: penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Usulan yang diajukan tidak boleh lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada data keluarga sasaran yang akurat,” tegas Wabup Dominikus di hadapan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menggarisbawahi bahwa penanganan masalah sosial-kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan hasil kolaborasi kolektif:

Pemerintah Kecamatan: Wajib menjadi koordinator wilayah untuk mengintegrasikan program desa, Puskesmas, dan pendamping desa, serta mengawal ketepatan sasaran keluarga berisiko.

Puskesmas: Sebagai garda terdepan, Puskesmas harus memastikan validitas data ibu hamil dan balita untuk dasar intervensi gizi dan kesehatan.

NGO dan LSM: Pemerintah mengapresiasi dukungan sektor non-pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dan sanitasi, namun Wabup mengingatkan agar seluruh program NGO terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih anggaran.

“Pembangunan yang kita tuju adalah program yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan OPD, Camat Kota Tambolaka, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Buka Musrenbang Wewewa Barat, Bupati SBD Fokuskan RKPD 2027 pada Perang Melawan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Wewewa Barat, Kominfo SBD – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Wewewa Barat pada Senin (23/02/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 harus menjadi instrumen vital dalam mewujudkan visi “SBD Hebat” menyongsong Indonesia Emas 2045.

Di hadapan para pemangku kepentingan, Bupati Ratu Wulla menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan visi besar SBD yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya.

“Tema pembangunan kita di tahun 2027 adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang didukung oleh daya saing ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang mantap,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Bupati Ratu Wulla memaparkan data krusial terkait tantangan daerah. Hingga Desember 2025, angka prevalensi stunting di SBD masih berada di angka 40,7% dengan rata-rata kunjungan ke Posyandu yang baru mencapai 48,63%.

Menurutnya, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kondisi keluarga yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem, akses pangan terbatas, sanitasi buruk, serta rendahnya edukasi gizi.

“Stunting hampir selalu bersinggungan langsung dengan kemiskinan ekstrem. Kita tidak bisa menangani stunting secara parsial; ia harus berjalan beriringan dengan pengentasan kemiskinan. Saya instruksikan agar usulan desa dalam Musrenbang ini tidak lagi sekadar daftar keinginan, tetapi harus berbasis pada permasalahan nyata,” kata Ratu Wulla.

Bupati menekankan bahwa penanganan masalah ini adalah tanggung jawab kolektif. Ia meminta desa sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil untuk memastikan data sasaran benar-benar akurat agar intervensi tepat sasaran.

Kecamatan pun didorong untuk berperan aktif sebagai koordinator wilayah dalam mengintegrasikan program antara desa, Puskesmas, dan tenaga pendamping. Sementara itu, Puskesmas diminta menjadi garda terdepan dalam validasi data ibu hamil dan balita berisiko.

Tak lupa, Bupati mengajak sektor non-pemerintah (NGO/LSM) untuk terus bersinergi. “Peran rekan-rekan NGO sangat kami perlukan, mulai dari edukasi perilaku hidup sehat hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. Namun, semua program harus terkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati berharap Musrenbang Wewewa Barat tahun ini menghasilkan usulan-usulan transformatif yang mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar bantuan yang bersifat sementara.

Bupati SBD Menerima Penghargaan Dari Menteri Hukum Republik Indonesia Atas Keberhasilan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Kupang, Kominfo SBD – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil kembali membuahkan apresiasi di tingkat nasional. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST, secara resmi menerima penghargaan bergengsi dari Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum) RI atas keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah SBD.

Prosesi penganugerahan ini berlangsung dalam suasana khidmat di Aston Kupang Hotel and Convention Center, Kamis (19/2/2026). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kepemimpinan Bupati Ratu Wulla yang dinilai progresif dalam mengintegrasikan layanan hukum hingga ke tingkat desa.

Menteri Hukum menekankan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah konkret untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga kurang mampu. “Akses keadilan tidak boleh eksklusif. Apa yang dilakukan di Sumba Barat Daya menjadi model bagaimana pemerintah daerah bisa berkolaborasi untuk menghadirkan keadilan yang merata,” ujar Menkum dalam sambutannya

Usai menerima penghargaan, Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla menyatakan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab SBD dan dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posbankum di SBD bukan sekadar simbol administrasi, melainkan garda terdepan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat secara non-litigasi.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Sumba Barat Daya. Dengan adanya Posbankum, kita ingin memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-hak hukumnya dengan mudah dan tanpa biaya,” ungkap Bupati yang sebelumnya juga telah meraih berbagai prestasi nasional seperti UHC Award 2026 dan Pos Kupang Award.

Melalui inisiatif ini, Kabupaten Sumba Barat Daya kini tercatat sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang paling aktif dalam mendorong program paralegal desa guna meminimalisir konflik sosial di akar rumput.